Firdaus Oiwobo: Hotman Suruh Macul di Kampung

Diberitakan dari Pria4d . Mahkamah Agung (MA) menyampaikan sumpah advokat Razman Arif Nasution dan pengacaranya, M Firdaus Oiwobo, dibekukan oleh pengadilan tinggi tempat dua advokat itu bersumpah. Pembekuan sumpah advokat mengakibatkan Firdaus tak bisa melakukan sidang. Firdaus menyoal Hotman Paris Hutapea yang terlibat keributan saat menjalani sidang dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Razman. "Hotman Paris suruh macul di kampung karena omongan dia sesat. Beberapa kali dia memberikan narasi-narasi terakhir di Mabes tadi dia bilang bahwa kami tidak boleh beracara lagi, tidak boleh menerima klien," kata Firdaus kepada wartawan di MA, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (17/2/2025). "Dan kalau kami diberikan kuasa oleh klien maka cacat hukum dia bilang. Suruh belajar lagi karena statement dia ditertawai oleh orang hukum Indonesia. Mana ada kami tidak boleh menerima surat kuasa dari klien? LBH saja yang bukan sarjana hukum masih boleh menerima surat kuasa dari klien, paralegal masih bisa menerima surat kuasa dari klien. (Hotman) Dari mana belajarnya?" tambahnya.Dia membantah perkataan Hotman. Dia menilai perkataan Hotman melantur. Dia berujar akan membuktikan di pengadilan bahwa pembekuan itu sementara bukan dilarang untuk beracara. "Hotman nih omongannya ngaco. Tobat kau jangan banyak piknik. Kasihan wanita yang kau kerjai itu. Kau lahir dari rahim ibu kamu, kau kerjakan wanita ya hati-hati ya Hotman. Nanti saya akan buktikan di pengadilan. Jadi pembekuan itu sementara, dan kami dilarang bersidang bukan dilarang beracara melaksanakan sidang mitigasi," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Razman mengatakan Hotman pantas diberi label pengacara media sosial (medsos). Menurutnya, Hotman tak berani berdebat. "Jadi Hotman sudah pantas dilabelkan pengacara medsos. Buktinya nggak berani debat. Kalau jago (maka) head to head. Yang kedua di mana dikatakan kami tidak boleh menerima klien semua proses ada di kepolisian, kejaksaan malah dia bilang mudahan-mudahan jaksa menolak, nggak ada kewenangan jaksa di situ," tuturnya."Sedangkan yang terkait dengan kami sekarang itu pun kalau kami lakukan upaya hukum PTUN, MK itu kalau itu kami daftar artinya masih ada sengketa boleh. Apalagi itu belum ada rumusan hukum yang mengatur tentang sebuah produk pengadilan tinggi terkait dengan berita acara sumpah dapat dicabut juga oleh pengadilan tinggi yang dimaksud," tutupnya.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Advokat menyebutkan perihal pemberhentian advokat. Pasal 9 ayat (1) menyebut, 'advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat.' Ayat (2) menyatakan, 'salinan surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.